Literasi Digital di Era Post-Truth Society

Diskusi Kemisan - Persatuan Pelajar Indonesia di Greater Manchester UK (PPIGM)

Manchester, 25 Oktober 2018
Narasumber: Firly Annisa
Dosen Ilmu Komunikasi UMY, aktivis Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI), PhD Candidate (Media, Communication and Culture) - Univ of Keele UK

Perkembangan peradaban manusia diikuti dengan perubahan media yang digunakannya. Dimulai dengan perkembangan papyrus dan mesin cetak dengan injil sebagai produk pertamanya. Selanjutnya, media massa terus berkembang, seperti media koran dan TV. Fenomena baru pun muncul yaitu media propaganda dan yellow journalism.

Perubahan media juga menimbulkan perubahan peradaban. Media mempengaruhi cara berpikir kita. Buku merupakan salah satu tonggak peradaban, di mana Amerika di abad 19 merupakan negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia.

Indonesia di sisi lain mengalami lompatan literasi yang luar biasa, di mana rakyatnya tidak melalui fase media buku namun langsung media visual. Dengan kata lain, kebanyakan rakyat Indonesia tidak memiliki literasi baca namun langsung dihadapkan kebutuhan literasi digital.

Di sini kita berhadapan dengan fase post-truth. Pada saat ini emosi dan keyakinan pribadi lebih kuat daripada fakta. Ini sesuai dengan bubble theory, di mana kita hidup dalam gelembung informasi dan kehilangan obyektivitas. Dari situlah hoax (berita palsu) mudah menyebar. Hoax menyebar antara lain karena: 1) banjir informasi; 2) gagap teknologi; 3) kecepatan penyebaran informasi; 4) kurangnya sikap kritis; 5) informasi populer bukan yang informasi mainstream; dan 6) selektif/bias informasi.

Dalam fase post-truth ini, industri digital berkembang cepat, dengan membiaknya buzzer, micro influencer, like, comment dan Google Adsense. Di saat yang sama, hilangnya etika dunia maya. Propaganda yang dulu dirintis Hitler itu pun makin mudah menyebar di era post-truth ini. Banyak masyarakat didorong untuk masuk “fast thinking”, di mana bertindak cepat lebih penting dibanding bertindak benar. Harusnya kita menggunakan “slow thinking”, di mana kita tidak akan bertindak sebelum kita menerima informasi yang lengkap. Munculnya kasus Ratna Sarumpaet itu bukan karena politik viktimisasi, namun karena kebanyakan di antara kita berlaku “fast thinking”, bukan “slow thinking”.

Dalam era post-truth, masyarakat cemas akan hal yang tidak diketahui (fear of the unknown). Paham intoleran terus meluas dan labelisasi (seperti label liberal, komunis dll) pun mudah disematkan bagi lawan politik. Karena budaya visual juga menekankan identitas simbolik, di mana kasatmata hanya pada nilai kebendaan, ideologi atau sebuah keyakinan, maka orang-orang yang malas membaca dan berpikir kritis akan mudah memberi makna atas apa yang ia lihat. Padahal literasi juga menuntut kita untuk menganalisis, memverifikasi dan mengevaluasi. Terlebih lagi penggunaan media sosial cenderung menabrak etika sehingga muncullah ketegangan dan gesekan di dunia maya. Beban hidup yang tinggi juga membuat masyarakat sibuk dan tidak sempat menyaring informasi yang mereka terima di medsos.

Lalu mengapa orang berpendidikan tinggi dan lulusan luar negeri bisa teracuni oleh hoax? Beberapa diantaranya percaya hoax dan bahkan ikut menyebarkan hoax? Ternyata diakui manusia terjebak dalam tiga batasan. Yang pertama adalah bounded rationality, di mana pengetahuan kita terbatas dari yang kita ketahui dan alami. Yang kedua adalah bounded willpower, di mana kita sering memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan benar atau korektif dikarenakan frame kekhawatiran atau ketakutan ditinggalkan atau berbeda dengan masyarakat. Yang ketiga adalah bounded self-interest, yaitu kita sebenarnya tidak memahami bahwa setiap informasi yang disampaikan punya kandungan kepentingan pribadi. Selama masyarakat belum memahami kepentingan pribadinya, ia akan mudah ditunggangi kepentingan orang lain. Selain itu, banyak masyarakat yang gagal menangkap fenomena hyperreality di layar kaca. Sehingga netizen merasa maha benar dan langsung menghakimi orang lain.

Untuk mengatasi serbuan hoax, maka negara harus hadir. Diakui penyebaran hoax ini merupakan efek dari era reformasi. Tentunya peran negara harus dibatasi aturan agar ruang privat tidak dilanggar. Selain itu, negara harus meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat lebih kritis.

Diakui hoax bisa juga alat propaganda, baik oleh penguasa maupun oposisi. Untuk itu, kita harus kritis terhadap segala informasi yang kita terima. Selain itu, kita harus keluar dari gelembung kita, yaitu dengan bergabung dengan kelompok lain yang lebih heterogen dan bersedia mendengar pendapat yang berbeda. Kita mesti lebih banyak mendengar dan membaca. Baru setelah itu kita mulai menulis dan berbicara di medsos. Dengan cara itu, maka kita bisa membentengi diri kita dari serbuan hoax di era post-truth ini.

Kunci utama adalah pertajam kognisi dengan tidak malas mencari informasi yang akurat dan kritis, agar tidak terjadi bias. Serta perbanyaklah referensi, baik melalui pergaulan maupun bacaan sehingga kita bisa punya imajinasi baik. Bahwa ada warna lain di luar diri kita atau kelompok kita.

-----
Untuk komunikasi lebih lanjut, hubungi Neny (WA: +44 7513 695 904)