Diskusi Kemisan, Persatuan Pelajar Indonesia Greater Manchester UK (PPIGM)

Perusahaan Keluarga di Indonesia: Informasi Asimetris, Kontestabilitas dan Kemakmuran Nonfinansial

Manchester, 22 November 2018
——————
Narasumber: Herlina Yoka Roida, PhD
Peneliti di bidang Keuangan Korporasi di Indonesia
—————-

Jika bulan lalu informasi di era digital memiliki makna post-truth (pascakebenaran), tidak tersentral, cenderung terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil, dan menghasilkan intepretasi yang sempit, maka pada tema diskusi kali ini justru informasi yang sifatnya privat dan memiliki peluang oportunistik. Informasi yang sifatnya ‘mahal dan privat’ yang melibatkan perusahaan-perusahaan keluarga di Indonesia.

Informasi tersebut berkaitan dengan distribusi kekuasaan, baik dengan investor nonkeluarga, perusahaan dalam satu jenis industri maupun dengan pemerintah. Relasi kekuasaan bisa bersifat politik dan nonpolitik.

Fakta yang menarik di Indonesia:
  • Terdapat 195.000 perusahaan, 95% adalah perusahaan keluarga. Lebih dari 60% dari 520 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan keluarga.
  • Satu grup usaha rata-rata memiliki 4 perusahaan. Sebagai contoh: Sinar Mas Group (6 perusahaan), Salim Group, Lippo Group, Gadjah Tunggal Group (5 perusahaan), dan Bakrie Group (4 listed firms).
  • Perusahaan keluarga yang ada di Indonesia didominasi oleh generasi ke-2 dan ke-3 (68%).
  • Usia perusahaan antara 20-50 tahun (53%)
  • Industri dominan adalah manufaktur (50%)
  • Anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis (52%)
  • Keluarga pendiri sebagai CEO (47%)
  • Keluarga sebagai pemilik dan manajer (87%)
  • Bukan keluarga di dewan komisaris (80%)


Lalu apa yang menjadi konsekuensi logis kondisi ini? Perubahan politik dari ideologi-pragmatik ke industri-pragmatik, memberi ruang bagi kapital bekerja melalui partai politik. Di sisi lain, tujuan keluarga adalah untuk menjaga kemakmuran nonfinansial berupa kontrol dan dinasti keluarga, serta menciptakan bentuk sinergi nonpolitik yaitu lewat penyatuan akumulasi kepemilikan dan kemakmuran. Salah satunya melalui perkawinan antar keluarga pemilik perusahaan.

Informasi dan kontestasi kekuasaan menjadi penting mengingat informasi adalah ranah korporasi yang sifatnya prediktif. Hanya korporasi yang mengetahui rencana pengembangan investasi bisnisnya. Publik dan bahkan pemerintah pun tidak mengetahui. Di sinilah ruang kosong, informasi yang tidak simetris dan potensi kontestasi kekuasaan bermain dalam melanggengkan kemakmuran keluarga hingga bisa bertahan lintas generasi.

Relasi pengusaha dan politik tersebut bisa berupa:
  • Menjadi donatur tunggal sebuah partai politik. Misalnya OSO menjadi donatur tunggal Partai Hanura dan menempatkannya menjadi Ketum Partai Hanura. OSO adalah pemilik 11 perusahaan di bawah Group OSO.
  • Menjadi donatur beberapa partai. Relasi ini sulit untuk dideteksi, mengingat Indonesia belum memiliki sistem audit partai yang memadai.
  • Mendirikan partai politik. Di Indonesia di samping mendirikan partai politik, perusahaan keluarga juga memiliki perusahaan media. Contohnya, Surya Paloh dengan Partai Nasdem dan Media Group; Hary Tanoe dengan Partai Perindo dan MNC Group; Tommy Soeharto dengan Partai Berkarya dan Group Humpuss; dan Prabowo dengan Partai Gerindra dan Nusantara Group.


Indonesia pada dasarnya adalah penganut sistem berdasar bank (banking-based system) seperti Jepang, Jerman, dan beberapa negara Eropa, di mana pengawasan kredit yang dilakukan sistem perbankan sangat ketat. Bahkan penyaluran dana pinjaman dari bank yang dimiliki oleh perusahaan keluarga pun diatur pemerintah agar tidak digunakan sebagai sumber dana perusahaan keluarga dalam satu group, mengingat dalam sistem ini perusahaan keluarga bisa memiliki kepemilikan hingga hampir 50%. Ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menganut sistem berdasar pasar modal (market-based system), yang konsentrasi kepemilikan tidak semaksimal di banking-based system.

Meskipun demikian, bisnis keluarga di Indonesia tidak selamanya menghasilkan relasi transaksional politik guna mengamankan kemakmuran nonfinansial keluarga. Karena relasi kekuasaan seperti ini sifatnya sangat jangka pendek. Fakta menunjukan bahwa bisnis keluarga memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini perlu didorong lewat stimuli kebijakan terkait transparansi bisnis dengan meminimalkan informasi yang tidak simetris. Misalnya dengan mengumumkan informasi terkait keluarga pemilik inti (ultimate owners), agar praktik penyempitan (tunneling) dan penumpukan (pyramidal) kepemilikan semakin mengecil. Bisnis keluarga yang menekankan pada upaya peningkatan investasi sumber daya dan peningkatan kemampuan berbisnis akan lebih memiliki daya tahan hidup yang jauh lebih lama, dibandingkan dengan yang melekat pada kekuasaan. Kelompok yang terakhir ini misalnya Grup Humpuss, Grup Bimantara dan Grup Lamtoro Gung.

-----
Untuk komunikasi lebih lanjut, hubungi Neny (HP: +44 7513 695 904)